| 1 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2020 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 |
| 2 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | 2019 | Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2018 – 2019 |
| 3 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | 2019 | Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019 |
| 4 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemerian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 5 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4 | 2019 | Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Hubungan Dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/kota |
| 6 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 7 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2019 | Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 8 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Klarifikasi Keamanan Dan Hak Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 9 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 8 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 10 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Klarifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 11 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 10 | 2019 | Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 12 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 11 | 2019 | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 |
| 13 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | 2019 | Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 14 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | 2019 | Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Di Kawasan Transmigrasi |
| 15 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 14 | 2019 | Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Melalui Penyesuaian |
| 16 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | 2019 | Budaya Kerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 17 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | 2019 | Musyawarah Desa |
| 18 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | 2019 | Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 19 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 18 | 2019 | Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa |
| 20 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 19 | 2019 | Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 |
| 21 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 20 | 2019 | Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 22 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 21 | 2019 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomo 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 23 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 22 | 2019 | Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 24 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 23 | 2019 | Tata Cara Konsolidasi Tanah Dalam Pelaksanaan Transmigrasi |
| 25 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 24 | 2019 | Pedoman Pemilihan Transmigrasi Dan Petugas Pelaksana Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Teladan |
| 26 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 25 | 2019 | Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2020 |
| 27 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | 2018 | Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Nonpegawai Neheri Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 28 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | 2018 | Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 29 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4 | 2018 | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 30 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 | 2018 | Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 31 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2018 | Tentang Pelayanan Dan Informasi Publik Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi |
| 32 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7 | 2018 | Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 |
| 33 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 8 | 2018 | Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 34 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | 2019 | Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 35 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 10 | 2018 | Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah Dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran |
| 36 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 11 | 2018 | Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 37 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | 2018 | Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 38 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | 2018 | Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 39 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 14 | 2018 | Pedoman Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 40 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | 2018 | Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 41 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | 2018 | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 |
| 42 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 19 | 2018 | Pola Usaha Pokok Transmigrasi |
| 43 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 20 | 2018 | Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi |
| 44 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 21 | 2018 | Sasaran Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 45 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 22 | 2018 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 46 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | 2017 | Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Desapdtt |
| 47 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | 2017 | Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Hak Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Desapdtt |
| 48 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 | 2017 | Pedoman Jadwal Retensi Arsip Kementerian Desapdttrans |
| 49 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4 | 2017 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desapdttrans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 |
| 50 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 | 2017 | Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 51 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2017 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desapdttransmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Lingkup Kementerian Desapdttransmigrasi Tahun Anggaran 2017 |
| 52 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7 | 2017 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desapdttransmigrasi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Kementerian Desapdttransmigrasi |
| 53 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 8 | 2017 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desapdttransmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Desapdttransmigrasi |
| 54 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | 2017 | Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2017 |
| 55 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 10 | 2017 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 56 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 11 | 2017 | Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi |
| 57 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | 2017 | Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah |
| 58 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | 2017 | Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kdpdtt
|
| 59 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 14 | 2017 | Pedoman Duta Perubahan Di Lingkungan Kdpdtt |
| 60 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | 2017 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 61 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | 2017 | Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 2017-2019 |
| 62 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | 2017 | Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 63 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 18 | 2017 | Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Desapdttrans |
| 64 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 19 | 2017 | Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 |
| 65 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 20 | 2017 | Pelimpahan Dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 |
| 66 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 21 | 2017 | Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Melalui Penyesuaian/ Inpassing |
| 67 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 22 | 2017 | Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 68 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 23 | 2017 | Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa |
| 69 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 24 | 2017 | Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 70 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 25 | 2017 | Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 71 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | 2016 | E-government Di Kemendesapdtt |
| 72 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | 2016 | Indeks Desa Membangun |
| 73 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 | 2016 | Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional |
| 74 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4 | 2016 | Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesapdtt Tahun Anggaran 2016 |
| 75 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 | 2016 | Pembangunan Kawasan Perdesaan |
| 76 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2016 | Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 77 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7 | 2016 | Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 78 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 8 | 2016 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 |
| 79 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 | 2016 | Pelatihan Masyarakat
|
| 80 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 10 | 2016 | Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi |
| 81 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 11 | 2016 | Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 82 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | 2016 | Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 83 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | 2016 | Bentuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Penanaman Modal Bagi Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi |
| 84 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 14 | 2016 | Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 85 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | 2016 | Road Map Reformasi Birokrasi Kemendesapdtt 2015-2019 |
| 86 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 16 | 2016 | Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 87 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 17 | 2016 | Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kemendesapdtt |
| 88 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 18 | 2016 | Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 89 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 19 | 2016 | Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 90 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 20 | 2016 | Pelimpahan Dan Penugasan Lingkup Kemendesapdtt Tahun Anggaran 2017 |
| 91 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 21 | 2016 | Pedoman Penilaian Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 92 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 22 | 2016 | Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 |
| 93 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 23 | 2016 | Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi |
| 94 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 24 | 2016 | Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 95 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 25 | 2016 | Pembangunan Dan Pengembangan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Kawasan Transmigrasi |
| 96 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 26 | 2016 | Tata Cara Pemberian Persetujuan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Pelaksanaan Transmigrasi |
| 97 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 27 | 2016 | Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kemendesapdtt |
| 98 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 28 | 2016 | Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Desapdtt |
| 99 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 29 | 2016 | Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Kemendesapdtt |
| 100 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1 | 2015 | Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa |
| 101 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 2 | 2015 | Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa |
| 102 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 | 2015 | Pendampingan Desa |
| 103 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 4 | 2015 | Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa |
| 104 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 6 | 2015 | Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 105 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 7 | 2015 | Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Dalam Upaya Mewujudkan Swasembada Pangan |
| 106 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 12 | 2015 | Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat |
| 107 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 13 | 2015 | Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 108 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 15 | 2015 | Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 |
| 109 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 19 | 2015 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| 110 | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 21 | 2015 | Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 |
